JaringanPena.Com, Makassar, 25 Mei 2026 – Sektor transportasi dinilai sebagai salah satu kunci utama penguatan ekonomi daerah yang potensinya belum tergali sepenuhnya. Hal ini menjadi poin utama pembahasan dalam seminar nasional yang diselenggarakan secara daring pada 23 Mei 2026 oleh Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Wilayah Sulawesi Selatan. “Peluang, tantangan, dan hambatan transportasi dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)” dipilih sebagai tema kegiatan, mengingat banyaknya peluang di bidang ini yang dapat menjadi masukan bagi peningkatan PAD, terlebih di tengah kondisi pengurangan pembiayaan di berbagai sektor. Meski demikian, peningkatan pendapatan tidak boleh menjadi satu-satunya indikator utama penilaian kinerja Dinas Perhubungan,” ujar Qadriathi Dg Bau selaku Ketua Panitia sekaligus Sekretaris MTI Wilayah Sulawesi Selatan. Webinar ini menghadirkan pembicara utama Ketua Umum MTI, Dr. Ir. Haris Muhammadun, ATD., MM., IPU, serta sejumlah narasumber dari kalangan birokrasi dan akademisi, yakni Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bulukumba, Idham Khalid Daeng Patunru, S.STP., M.Si., dan Dr. Ir. Dewanti, MS, dosen Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada sekaligus Peneliti Senior Pusat Studi Transportasi dan Logistik (PUSTRAL) UGM.
Kegiatan ini diikuti oleh ratusan peserta dari berbagai daerah di Indonesia, yang terdiri dari praktisi transportasi, akademisi, hingga mahasiswa. Dalam sambutannya, Haris Muhammadun menyampaikan bahwa pelayanan transportasi diharapkan dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Hal ini menjadi tantangan tersendiri, di mana Dinas Perhubungan dituntut melakukan inovasi untuk menggali potensi daerah di luar tugas pokok dan fungsinya yang utama sebagai penyelenggara keselamatan dan pelayanan transportasi. Berbagai langkah yang dapat diambil tentunya tidak terlepas dari kebijakan yang berlaku, baik di tingkat pusat maupun daerah. Sebagai contoh, terkait kebijakan perpajakan dan peraturan undang-undang terbaru, terdapat ketentuan yang mengatur bahwa 10 persen penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dialokasikan untuk kemandirian fiskal guna pembangunan transportasi. Atas dasar itu, Masyarakat Transportasi Indonesia, baik di tingkat pusat maupun wilayah, perlu mengadvokasi agar alokasi 10 persen tersebut digunakan untuk pengembangan transportasi publik di daerah, dan tidak hanya terbatas pada pembangunan infrastruktur jalan.
Sementara itu, Idham Khalid memaparkan berbagai hambatan, tantangan, serta langkah inovasi yang telah dan akan dilakukan oleh pihaknya untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah, di luar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi utama penyelenggaraan transportasi. Menurutnya, keterbatasan kapasitas fiskal akibat pengurangan alokasi Dana Perimbangan dari pemerintah pusat ke daerah mendorong Pemerintah Kabupaten Bulukumba, khususnya Dinas Perhubungan, melakukan berbagai inovasi penggalian PAD. Langkah yang telah ditempuh antara lain pemanfaatan aset daerah seperti penyewaan road barrier, komersialisasi layanan bus, serta rencana ke depan untuk memanfaatkan ruang usaha di lingkungan terminal sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru, salah satunya melalui pengembangan komunitas atau wadah kreatif masyarakat. Pembenahan juga dilakukan dari sisi regulasi dan pengawasan, di mana arus lalu lintas kendaraan yang melintasi wilayah Bulukumba diarahkan untuk masuk ke lingkungan terminal. Dari sisi sumber daya manusia, Dinas Perhubungan Kabupaten Bulukumba telah menjalin kerja sama dengan Kementerian Perhubungan dalam pola pembinaan dan peningkatan kompetensi aparatur. Di sisi lain, tantangan pengembangan transportasi ke depan terletak pada transformasi digitalisasi pelayanan, antara lain penerapan sistem parkir elektronik dan layanan parkir berlangganan guna mencegah kebocoran pendapatan. Di akhir pemaparannya, Idham berharap peningkatan PAD dari sektor transportasi tidak hanya bergantung pada penarikan retribusi dan pajak, melainkan juga didukung oleh kualitas pelayanan, kelayakan infrastruktur, serta tata kelola yang terintegrasi.
Berikutnya, narasumber kedua sekaligus pakar transportasi dari UGM, Dewanti, menjelaskan bahwa transportasi tidak hanya berperan sebagai sektor pendukung pembangunan, tetapi berfungsi sebagai penggerak utama pembangunan daerah yang menentukan tingkat konektivitas, produktivitas ekonomi, pemerataan wilayah, dan daya saing daerah. Kontribusi sektor transportasi terhadap PAD dapat diperoleh dari berbagai sumber, antara lain Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, retribusi pelabuhan dan dermaga daerah, pemanfaatan aset transportasi, retribusi parkir, serta retribusi terminal. Selain itu, peningkatan aktivitas perdagangan dan pariwisata serta ketersediaan fasilitas transportasi yang memadai juga berpotensi menaikkan nilai lahan di kawasan sekitarnya. Adapun strategi peningkatan PAD berbasis transportasi dibagi menjadi tiga tahapan: jangka pendek, meliputi digitalisasi layanan parkir, optimalisasi fungsi terminal, dan penerapan retribusi berbasis elektronik; jangka menengah, mencakup integrasi antar moda transportasi, penguatan layanan transportasi publik, serta pengembangan kawasan berorientasi transit atau Transit Oriented Development (TOD); dan jangka panjang, yang meliputi penerapan konsep smart mobility, transportasi ramah lingkungan, penerapan tarif pengendalian kemacetan, hingga pengembangan kawasan ekonomi berbasis transportasi. Dewanti menegaskan bahwa hambatan dalam sektor transportasi berpotensi menurunkan efisiensi ekonomi daerah, sedangkan kemampuan mengelola tantangan transportasi akan menentukan keberhasilan daerah dalam meningkatkan daya saing dan pendapatan asli daerah di masa depan.
Di akhir kegiatan, pihak panitia berharap seminar nasional ini dapat menjadi wadah edukasi sekaligus mendorong lahirnya gagasan-gagasan baru dalam pengembangan transportasi yang berkelanjutan di Indonesia. “Kami berharap kegiatan ini tidak berhenti hanya pada diskusi semata, tetapi juga mampu memberikan dampak nyata bagi pembangunan transportasi di masa depan,” tutup Ketua Panitia.
Penerbit : Edi Aswar
