JaringanPena.Com, BULUKUMBA – Kelangkaan BBM subsidi jenis Pertalite yang terjadi di sejumlah SPBU Kabupaten Bulukumba pasca pengumuman kenaikan harga Pertamax memunculkan tanda tanya besar di tengah masyarakat. Di saat Pertalite sulit diperoleh, Pertamax justru tetap tersedia, sehingga memunculkan dugaan adanya pola tertentu yang perlu ditelusuri lebih jauh oleh aparat penegak hukum.
Hasil investigasi awal JaringanPena.Com menemukan sejumlah indikasi yang patut mendapat perhatian serius. Selain dugaan adanya penampungan BBM subsidi oleh oknum tertentu, muncul pula kecurigaan masyarakat mengenai kemungkinan terjadinya pengalihan konsumsi dari Pertalite ke Pertamax yang memiliki harga jauh lebih tinggi.
Pimpinan Redaksi JaringanPena.Com, Edi Aswar, menilai fenomena tersebut tidak boleh dianggap sebagai persoalan distribusi biasa. Menurutnya, kelangkaan Pertalite yang berulang kali terjadi justru semakin menimbulkan pertanyaan ketika bertepatan dengan kenaikan harga BBM non-subsidi.
“Publik berhak mempertanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Mengapa setiap kali masyarakat membutuhkan Pertalite, stok justru sering dinyatakan kosong, sementara Pertamax tetap tersedia. Ini harus dijawab secara terbuka dan transparan,” tegas Edi Aswar.
Menurutnya, jika kuota Pertalite untuk Bulukumba tersedia sesuai alokasi, maka kelangkaan yang terjadi patut didalami lebih lanjut. Jangan sampai ada praktik yang menghambat distribusi BBM subsidi hingga masyarakat terpaksa membeli BBM dengan harga yang jauh lebih mahal.
“Kalau Pertalite langka sementara Pertamax selalu ada, tentu muncul persepsi di masyarakat bahwa ada pihak yang diuntungkan dari kondisi tersebut. Karena itu, aparat harus turun melakukan audit stok, memeriksa jalur distribusi, dan menelusuri kemungkinan adanya penampungan maupun penyimpangan penyaluran BBM subsidi,” ujarnya.
Edi Aswar menegaskan bahwa negara tidak boleh kalah terhadap oknum yang diduga bermain dalam distribusi BBM subsidi. Sebab, kelompok yang paling terdampak adalah nelayan, petani, pekerja harian, pelaku UMKM, dan masyarakat kecil yang menggantungkan aktivitas ekonominya pada Pertalite.
“BBM subsidi adalah hak rakyat. Jika kuota tersedia tetapi barang sulit ditemukan, maka harus dicari penyebab utamanya. Jangan sampai masyarakat terus menjadi korban sementara ada pihak yang menikmati keuntungan dari kelangkaan tersebut,” katanya.
JaringanPena.Com mendesak Satreskrim Polres Bulukumba melalui Unit Tipidter, bersama Pertamina dan instansi terkait lainnya, segera melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap stok di SPBU, dokumen distribusi, serta kemungkinan adanya penampungan BBM subsidi di luar jalur resmi.
Hingga berita ini diterbitkan, JaringanPena.Com masih terus melakukan penelusuran dan upaya konfirmasi kepada pihak SPBU maupun Pertamina guna menghadirkan pemberitaan yang berimbang, objektif, dan berdasarkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.
Tim Redaksi
