JaringanPena.Com, Bulukumba, November 2025 – Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Kelurahan Bentenge, Kecamatan Ujungbulu, Kabupaten Bulukumba, yang dikerjakan oleh PT Adhi Karya dan didanai melalui APBN 2025, dikritik soal transparansi anggaran dan dugaan penggunaan material tambang ilegal.
Andis Brow, seorang aktivis Bulukumba, menyoroti papan proyek yang tidak mencantumkan nilai anggaran secara jelas. “Pelaksana proyek wajib memberikan informasi transparan agar publik bisa awasi dana rakyat,” tegasnya. Ia juga mengungkap dugaan bahwa material pasir yang dipakai berasal dari tambang ilegal yang merusak lingkungan sekitar.
Proyek strategis nasional ini mengalokasikan sekitar Rp20 miliar per titik, dengan Rp12 miliar untuk pembangunan infrastruktur dan sisanya untuk pengadaan peralatan dan bantuan nelayan. Fasilitas yang dibangun meliputi cold storage, pabrik es, tambatan kapal, kios, SPBN, dan sentra kuliner, sebagai upaya mendongkrak ekonomi pesisir.
Dinas terkait dalam hal ini perikanan, menyatakan proyek dimulai Oktober 2025 dan ditargetkan selesai Desember tahun ini. Ia menegaskan bahwa proyek dilakukan sesuai aturan dan diharapkan berdampak positif bagi nelayan dan ekonomi lokal.
Namun, Andis Brow mendesak PT Adhi Karya untuk segera menampilkan prototipe pembangunan dan membuka akses informasi anggaran agar warga dan pemangku kepentingan bisa memantau perkembangan proyek dan memastikan legalitas material yang digunakan.
“Transparansi dan kejelasan sumber material harus jadi prioritas agar proyek ini berkualitas dan berkelanjutan,” tutupnya.Aktivis dan masyarakat kini menunggu respons resmi dari pelaksana proyek dan Pemerintah Kabupaten Bulukumba terkait sorotan ini.
Penulis : Andi Saiful
