Oleh: Edi Aswar
Sekretaris Cobra Legend Indonesia DPC Makassar
JaringanPena.Com, Makassar 30/07/2026. Hari ini kami berdiri bukan untuk melawan pemerintah. Kami berdiri untuk mengingatkan pemerintah bahwa kekuasaan lahir dari amanah rakyat, bukan dari kewenangan semata.
Tidak ada satu pun rakyat yang menolak lingkungan bersih. Tidak ada satu pun warga yang menginginkan Kota Makassar dipenuhi sampah. Tetapi jangan pernah mengatasnamakan lingkungan untuk melahirkan kebijakan yang justru mengorbankan rakyat kecil.
Pemerintah Kota Makassar hari ini mewajibkan masyarakat hanya membuang sampah residu ke TPA Tamangapa. Pertanyaan kami sederhana: apakah pemerintah sudah menyiapkan sistemnya?
Apakah seluruh warga sudah memiliki akses terhadap fasilitas pemilahan? Apakah armada pengangkut telah dipisahkan sesuai jenis sampah? Apakah TPS3R telah tersedia secara merata? Apakah Bank Sampah mampu menampung seluruh hasil pemilahan masyarakat? Dan yang paling penting, apakah pemerintah sudah memikirkan nasib ribuan keluarga yang hidup dari sektor persampahan?
Jangan sampai pemerintah berbicara tentang penyelamatan lingkungan, tetapi menutup mata terhadap penyelamatan kehidupan rakyatnya.
Di TPA Tamangapa terdapat masyarakat yang selama bertahun-tahun menggantungkan hidup sebagai pemulung, pengepul, buruh angkut, dan pelaku usaha barang bekas. Mereka bukan angka dalam laporan. Mereka adalah kepala keluarga yang setiap hari bekerja demi menghidupi anak dan istrinya.
Apabila kebijakan ini mengurangi sumber mata pencaharian mereka tanpa solusi yang jelas, maka yang sedang dibangun bukanlah keadilan lingkungan, melainkan ketidakadilan sosial.
Pemerintah harus memahami bahwa kebijakan publik tidak diukur dari seberapa cepat diterapkan, tetapi dari seberapa siap negara melayani rakyatnya.
Jangan memindahkan beban negara ke pundak masyarakat.
Jangan menjadikan rakyat sebagai objek percobaan kebijakan.
Jangan meminta rakyat disiplin ketika negara sendiri belum disiplin menyiapkan pelayanan publik.
Kami mengingatkan bahwa konstitusi menempatkan negara sebagai pelayan rakyat. Karena itu, pemerintah wajib memastikan setiap kebijakan lahir melalui perencanaan yang matang, kesiapan infrastruktur, perlindungan terhadap masyarakat terdampak, serta dialog yang terbuka.
Atas dasar itu, Cobra Legend Indonesia DPC Makassar menyatakan sikap:
- Menuntut Pemerintah Kota Makassar melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah apabila ditemukan hambatan di lapangan.
- Menuntut pemerataan fasilitas pemilahan, pengangkutan, dan pengolahan sampah sebelum kewajiban tersebut dibebankan sepenuhnya kepada masyarakat.
- Menuntut perlindungan nyata bagi pemulung, pengepul, pelaku usaha barang bekas, dan seluruh pekerja sektor daur ulang yang terdampak oleh perubahan kebijakan.
- Menolak segala bentuk kebijakan yang membebankan kewajiban kepada rakyat tanpa diikuti pelayanan publik yang memadai.
- Mendesak Pemerintah Kota Makassar membuka ruang dialog dengan seluruh elemen masyarakat agar kebijakan yang diambil benar-benar mencerminkan kebutuhan dan kondisi riil di lapangan.
Kami percaya bahwa pemerintah yang kuat bukanlah pemerintah yang anti kritik. Pemerintah yang kuat adalah pemerintah yang berani mengevaluasi diri demi kepentingan rakyat.
Kami tidak sedang menentang perubahan. Kami sedang memperjuangkan agar perubahan tidak mengorbankan rakyat kecil.
Ingatlah, kebijakan boleh berganti setiap periode pemerintahan. Namun penderitaan rakyat akibat kebijakan yang keliru bisa berlangsung bertahun-tahun. Jangan wariskan masalah baru atas nama perubahan. Dengarkan rakyat, lindungi rakyat, dan bangun sistem yang benar-benar siap.
Tim Redaksi
