JaringanPena.Com, Bulukumba,–Akses vital masyarakat kembali menjadi korban kelalaian. Jembatan penghubung antara Desa Garuntungan dan Kelurahan Borong Rappoa, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba, kini dalam kondisi rusak parah dan tidak dapat lagi dilalui. Ironisnya, kondisi ini bukan baru terjadi, melainkan telah berlangsung lama tanpa penanganan serius dari pihak berwenang.
Jembatan tersebut sejatinya merupakan urat nadi aktivitas warga—mulai dari akses ekonomi, pendidikan, hingga kebutuhan darurat. Namun hingga kini, masyarakat dipaksa menghadapi risiko besar setiap hari, bahkan sebagian terpaksa memutar jauh demi mencapai tujuan.
Kekecewaan warga pun memuncak. Mereka menilai pemerintah daerah seolah abai terhadap penderitaan masyarakat di wilayah tersebut. Sorotan tajam juga diarahkan kepada anggota DPRD dari Daerah Pemilihan (Dapil) 2 yang dinilai belum menunjukkan keberpihakan nyata.
Salah satu tokoh masyarakat, Haji AS, dengan tegas menyuarakan keresahan warganya. “Jangan tutup mata lah, kami juga warga desa Borong Ganjeng mau menikmati hasil pajak kami. Anggota dewan yang terhormat Dapil 2, tolong perhatikan ini. Pemerintah kabupaten dalam hal ini instansi terkait, tolong perhatikan kami,” ujarnya dengan nada kecewa.
Pernyataan tersebut mencerminkan akumulasi kekecewaan masyarakat terhadap lambannya respons pemerintah. Warga merasa dianaktirikan, seolah pembangunan hanya berputar di wilayah tertentu, sementara daerah lain dibiarkan tertinggal.
Lebih dari sekadar infrastruktur, persoalan ini menyangkut hak dasar masyarakat sebagai pembayar pajak yang berhak mendapatkan fasilitas layak. Ketika jembatan dibiarkan rusak tanpa kepastian perbaikan, maka yang dipertaruhkan bukan hanya kenyamanan, tetapi juga keselamatan warga.
Masyarakat mendesak Pemerintah Kabupaten Bulukumba melalui instansi terkait untuk segera turun ke lapangan, bukan sekadar menunggu laporan di atas meja. Mereka juga menuntut DPRD Dapil 2 agar tidak hanya hadir saat kampanye, tetapi benar-benar memperjuangkan aspirasi rakyat yang kini terabaikan.
Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka wajar jika publik mempertanyakan komitmen pemerintah terhadap pemerataan pembangunan. Jangan sampai kepercayaan masyarakat runtuh hanya karena pembiaran yang terus berulang.
Kini, warga menunggu—bukan janji, tetapi aksi nyata.
Editor : Edi Aswar
