Menindaklanjuti laporan masyarakat, Tim Investigasi Jaringanpena melakukan investigasi mendalam di Kabupaten Bulukumba. Hasil investigasi menemukan indikasi kuat adanya gudang yang digunakan sebagai lokasi penimbunan solar subsidi.
Edi Aswar, seorang tokoh masyarakat Bulukumba, mengungkapkan keprihatinannya atas temuan ini. “Kami sangat prihatin dengan temuan ini. Masyarakat merasa penindakan hukum sebelumnya tidak memberikan efek jera,” ujarnya. “Kelangkaan solar yang kerap terjadi semakin memperparah keadaan, memaksa masyarakat membeli solar dengan harga yang lebih tinggi dari harga subsidi yang ditetapkan pemerintah.”
Praktik penimbunan BBM subsidi merupakan pelanggaran serius terhadap undang-undang yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, khususnya Pasal 55, pelaku penimbunan BBM dapat dijerat dengan pidana penjara dan denda. Selain itu, pelaku juga dapat dijerat dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas upaya penegakan hukum yang telah dilakukan oleh pihak berwenang di Kabupaten Bulukumba dalam mengatasi masalah penimbunan BBM.
“Kami mendesak pihak kepolisian dan instansi terkait untuk segera melakukan penyelidikan mendalam dan menindak tegas pelaku penimbunan BBM ini,” tegas Edi Aswar. “Jaringan pena akan terus mengawal kasus ini dan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk memastikan keadilan bagi masyarakat Bulukumba. Kami juga mengajak masyarakat untuk aktif melaporkan indikasi penimbunan atau penyalahgunaan BBM subsidi kepada pihak berwenang.
